Bekasi – Pramono Respons Soal Tunjangan Wacana mengenai tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp70 juta per bulan menuai kontroversi dan sorotan publik luas.
Besaran tunjangan yang dinilai fantastis itu menimbulkan pertanyaan soal kepatutan dan prioritas anggaran pemerintah daerah.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, akhirnya buka suara.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Pramono menyatakan bahwa pemberian tunjangan kepada anggota dewan merupakan kewenangan daerah, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan.
Baca Juga : Pemkab Bekasi Pertimbangkan Hapus Tunggakan PBB-P2, Nilainya Capai Rp 1 Triliun
Pemerintah pusat tidak mencampuri teknis penetapan tunjangan anggota DPRD. Namun, tentu masyarakat berhak bertanya soal alasan dan urgensinya,” ujar Pramono.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang bersinggungan dengan penggunaan uang rakyat.
Pramono mengatakan bahwa pejabat publik harus sensitif terhadap situasi sosial-ekonomi masyarakat saat ini.
“Kita hidup dalam masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Sejumlah pihak menilai tunjangan sebesar Rp70 juta untuk perumahan dinas terlalu tinggi, terutama mengingat masih banyak warga Jakarta yang kesulitan mengakses rumah layak.
Pramono pun menilai bahwa evaluasi terhadap kebijakan anggaran DPRD DKI bisa dilakukan, baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun BPK.
Ia menyarankan agar DPRD DKI membuka dialog dengan masyarakat serta menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan penetapan tunjangan tersebut.
Namun, belum ada penjelasan detail dari DPRD DKI mengenai perhitungan rinci yang mendasari angka Rp70 juta tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, sebelumnya membela kebijakan itu dan menyebut bahwa besaran tunjangan telah melalui kajian.
Ia juga menyatakan bahwa tidak semua anggota DPRD menerima rumah dinas, sehingga tunjangan menjadi solusi.
Itu sesuai aturan,” katanya beberapa waktu lalu.
Meski begitu, pernyataan tersebut belum meredam kritik dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik.
Aktivis antikorupsi dan pengamat tata kelola keuangan daerah menyayangkan kebijakan ini di tengah tantangan ekonomi warga Jakarta.
Sebagian menilai bahwa anggaran sebesar itu sebaiknya
