Ketua DPRD Bekasi Apresiasi Ribuan PPPK yang Dilantik, Soroti Disiplin dan Transparansi BKPSDM
Koran Bekasi- Kota Bekasi Menuju babak baru dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Sebanyak 7.971 tenaga kerja kontrak resmi dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dalam upacara megah yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (2/7/2025). Pelantikan massal ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di kota yang terus tumbuh pesat ini.
Ketua DPRD Kota Bekasi
Sardi Efendi, hadir dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai bahwa langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam mengangkat ribuan PPPK sebagai aparatur resmi merupakan langkah positif yang harus diapresiasi dan dikawal dengan serius.
Baca Juga : NATO Goyang: Negara Eropa Mulai Tolak Dominasi Senjata AS
Ini bukan sekadar seremoni, tapi awal dari tanggung jawab besar dalam mengabdi kepada masyarakat Kota Bekasi,” kata Sardi dengan semangat.
Dalam keterangannya, Sardi menekankan pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan seluruh pegawai yang telah resmi mengemban amanah di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia berharap status baru ini tidak membuat para pegawai terlena, tetapi justru menjadi pemacu untuk menunjukkan kinerja yang optimal.
“Para PPPK harus bekerja dengan penuh dedikasi, menjaga etika, serta memahami bahwa status ASN membawa tanggung jawab moral dan sosial. Saya harap, tidak ada lagi pegawai yang bekerja setengah hati,” tegasnya.
Sardi juga memberikan catatan penting kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi
Ia meminta lembaga tersebut untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada para pegawai yang baru dilantik.
“BKPSDM jangan hanya berhenti di tahap pelantikan. Mereka harus aktif memberi arahan, pendidikan, dan pendampingan agar para pegawai paham betul tentang aturan dan tanggung jawab. Ini penting untuk membentuk karakter birokrasi yang disiplin dan melayani,” ujar Sardi.
Namun, di balik keberhasilan ini, masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas. Hal ini turut menjadi perhatian serius Ketua DPRD.
“Kami ingin tahu apa sebenarnya yang menjadi penghambat pelantikan 23 orang tersebut. BKPSDM dan Pemerintah Kota Bekasi harus terbuka dan menjelaskan dengan transparan kepada publik,” tegas Sardi.
Ia pun mendorong Wali Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi dan administrasi kepegawaian agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, keterbukaan dan akurasi dalam proses perekrutan adalah bagian penting dari reformasi birokrasi.
“Transparansi bukan hanya sekadar slogan.
Pelantikan ribuan PPPK
Harapan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih cepat, ramah, dan berkualitas pun meningkat. Ketua DPRD mengajak seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, untuk mengawal dan mendukung reformasi birokrasi demi mewujudkan Kota Bekasi yang lebih baik.
“Momentum ini harus menjadi titik awal perubahan. Jangan biarkan birokrasi yang baru ini berjalan tanpa arah. Mari kawal bersama agar para PPPK menjadi agen perubahan bagi masa depan Kota Bekasi,” pungkasnya.
