BEKASI — Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) menggelar aksi unjuk rasa mengepung Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kamis (30/10/2025).
Aksi tersebut dipicu kekecewaan para buruh karena hingga akhir Oktober, Pemkot Bekasi belum juga memulai pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) 2026. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Bekasi yang sudah memulai proses pembahasannya.
baca juga : Pencerahan Gerakan Besar yang Mengubah Wajah Dunia Modern
“Ribuan buruh menuntut kejelasan dan mendesak pemerintah daerah untuk segera membahas serta menaikkan UMK 2026 secara signifikan,” ujar Ketua Forum Kota Bekasi, Heru Purdiyanto.
Tiga Kali Rapat Gagal
Koordinator Aliansi BBM, Sarino, menjelaskan bahwa pembahasan UMK di Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi telah tiga kali gagal. Dua rapat pertama batal karena pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak hadir.
“Puncaknya pada rapat ketiga, perwakilan dari unsur pemerintah daerah menyatakan bahwa anggaran untuk rapat dewan pengupahan belum tersedia. Alasan ini tentu sangat mengecewakan bagi kami,” tegas Sarino.
Kritik Terhadap Pemkot Bekasi
Sarino menilai alasan ketiadaan anggaran tersebut tidak masuk akal dan mencerminkan ketidakseriusan Pemkot dalam memperjuangkan nasib pekerja.
“Sangat miris kalau sampai anggaran rapat saja tidak ada. Kami curiga ini hanya alasan untuk menunda-nunda pembahasan. Padahal buruh juga ikut mengusung Wali Kota Bekasi dari Partai Buruh,” ujarnya.
baca juga : Wapres Gibran Meriahkan Acara Mancing Mania Gratis di Bekasi
Para buruh mendesak pemerintah segera menjadwalkan ulang pembahasan UMK 2026 dan memastikan prosesnya berjalan transparan serta berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Aksi ini akan terus berlanjut hingga ada kepastian dari Pemkot Bekasi mengenai waktu pembahasan upah.
