Krisis Guru Bahasa Inggris Bayangi Bekasi Jelang Wajib Bahasa Inggris di SD
KOTA BEKASI -Waktu terus berdetak menuju tahun ajaran 2027/2028, saat Bahasa Inggris resmi menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas III sekolah dasar. Namun, di Kota Bekasi, tanda-tanda kesiapan masih jauh dari ideal. Kekurangan – guru, keterbatasan pelatihan, dan ketimpangan antar sekolah menandakan bahwa kebijakan ini tak bisa dijalankan tanpa strategi matang dan dukungan nyata.
Belajar Bahasa Inggris di Tengah Keterbatasan
Pemandangan sederhana di sebuah SD Negeri di Bekasi Selatan mencerminkan persoalan besar yang dihadapi dunia pendidikan dasar. Seorang guru kelas memimpin pelajaran Bahasa Inggris dengan semangat, meski bukan guru mata pelajaran tersebut.
“This is a book,” ujarnya sambil mengangkat buku cerita. Anak-anak menirukan dengan antusias, walau pelafalan masih terbata.
baca juga : Pertempuran 5 Hari di Semarang: Kapan, Mengapa, di Mana, dan Siapa Tokohnya
“Kalau saya tidak mulai sekarang, nanti anak-anak ketinggalan,” katanya lirih.
Ungkapan itu menggambarkan tekad sekaligus beban para guru kelas yang terpaksa mengajarkan Bahasa Inggris di tengah minimnya kompetensi dan pelatihan.
SD Bekasi Masih Krisis Guru Bahasa Inggris
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, mengakui bahwa sampai saat ini pihaknya belum memiliki jumlah guru Bahasa Inggris yang memadai di tingkat SD.
“Untuk guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SD belum terpenuhi,” ujarnya, Senin (13/10/2025).
Menurut Warsim, pelajaran Bahasa Inggris memang sudah berjalan di sejumlah sekolah, tetapi masih bersifat muatan lokal atau tambahan, bukan wajib. Materinya pun diampu oleh guru kelas.
“Upaya kami sementara adalah membekali guru kelas dengan pelatihan pendidikan Bahasa Inggris agar kegiatan belajar tetap berjalan,” tambahnya.
Namun, pelatihan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Banyak guru sudah terbebani mata pelajaran lain, sehingga sulit fokus menyiapkan materi tambahan Bahasa Inggris secara optimal.
Ketimpangan Antara Sekolah Negeri dan Swasta
Kondisi ini memperlihatkan jurang yang lebar antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah berbasis boarding atau berlabel internasional sudah lebih dulu menyiapkan tenaga pengajar profesional. Sebaliknya, mayoritas SD negeri masih bergantung pada guru kelas yang mengajarkan kosakata dasar seperti “apple”, “book”, atau “my name is”.
Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Kota Bekasi, Wijayanti, memprediksi Bekasi membutuhkan setidaknya 1.700 guru Bahasa Inggris jika ingin memenuhi standar kebijakan nasional.
“Biasanya masih diampu oleh guru kelas masing-masing karena guru khususnya belum tersedia,” jelasnya.
Menurut Wijayanti, pemerintah daerah masih berfokus memenuhi tenaga pendidik inti seperti guru matematika dan IPA. “Untuk SMP, guru Bahasa Inggris sudah cukup. Yang langka justru guru matematika,” ujarnya.
PGRI: Jangan Sekadar Wacana
Kebijakan menjadikan Bahasa Inggris mata pelajaran wajib sejalan dengan visi nasional untuk menyiapkan generasi yang mampu bersaing global. Namun, Ketua PGRI Kota Bekasi, Supyanto, mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan matang.
“Implementasi bahasa Inggris di sekolah dasar perlu dilakukan dengan hati-hati agar siswa benar-benar memperoleh manfaat maksimal,” katanya.
Ia menegaskan, tiga hal krusial perlu dipenuhi: kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan metode pembelajaran yang menarik.
“Guru harus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik sekaligus memahami cara mengajar anak usia dini. Kurikulum harus sesuai tahap perkembangan anak, dan metode mengajar tidak boleh monoton,” ujarnya.
PGRI mendorong adanya pelatihan intensif, rekrutmen guru baru, serta penyediaan sarana belajar dan teknologi pendidikan.
“Kalau Bekasi ingin berhasil, jangan berhenti di aturan. Harus ada aksi konkret,” tegasnya.
IGI: Momentum untuk Lulusan Pendidikan Bahasa Inggris
Dari Kabupaten Bekasi, Ketua IGI, Prawiro Sudirjo, menyampaikan bahwa hanya sekolah tertentu yang memiliki guru Bahasa Inggris di jenjang SD.
“Hampir tidak ada guru mapel Bahasa Inggris di SD negeri karena sistemnya masih guru kelas,” ujarnya.
Meski begitu, Prawiro melihat kebijakan ini sebagai peluang bagi lulusan pendidikan Bahasa Inggris. “Jumlah sekolahnya banyak, gurunya hampir tidak ada. Solusinya pasti lewat rekrutmen PPPK atau pelatihan besar-besaran,” katanya.
Ia menambahkan, anak-anak zaman sekarang sudah akrab dengan Bahasa Inggris lewat media sosial dan gim daring.
“Generasi Z ini sudah terbiasa dengan paparan bahasa Inggris dari dunia digital. Jadi memang sudah waktunya diwajibkan,” ujarnya optimistis.
DPRD Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Belajar
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Hasan Basri, menekankan pentingnya regulasi turunan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep.
“Kalau menjadi mapel wajib, berarti jam pelajaran juga harus ditambah. Idealnya bukan hanya teori, tapi juga praktik percakapan sehari-hari,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya ekosistem belajar yang mendukung.
“Banyak anak belajar Bahasa Inggris dari SD hingga SMA tapi tetap kesulitan berbicara karena lingkungan tidak mendukung. Belajar bahasa butuh praktik dan kebiasaan,” ujarnya, menyinggung pengalamannya saat belajar di Kampung Inggris Pare, Kediri.
baca juga : Seleksi Sekda Kabupaten Bekasi Abaikan aturan Menpan RB
Butuh Aksi Nyata, Bukan Sekadar Aturan
Dengan waktu yang semakin sempit menuju penerapan tahun ajaran 2027/2028, Kota Bekasi menghadapi tantangan besar.
Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi guru agar kebijakan wajib Bahasa Inggris tidak menjadi beban baru bagi sekolah, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi muda.
“Kalau Bekasi ingin siap, harus dimulai sekarang — bukan besok,” tegas Supyanto menutup pembicaraan.
