Bekasi -Warga Bekasi Habiskan Mobilitas tinggi warga Bekasi yang bekerja di Jakarta menimbulkan biaya transportasi yang tidak sedikit setiap bulannya.
Banyak warga mengaku harus mengalokasikan dana sekitar Rp 1 juta per bulan hanya untuk biaya perjalanan pergi-pulang ke ibu kota.
Angka ini tentu menjadi beban tersendiri bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.
Biaya tersebut mencakup ongkos kereta KRL, TransJakarta, ojek online, hingga parkir kendaraan pribadi di stasiun.
Sebagian warga bahkan harus menggunakan dua hingga tiga moda transportasi berbeda hanya untuk sampai ke tempat kerja.
Contohnya, pengguna KRL dari Bekasi harus naik angkot atau ojek ke stasiun, lalu lanjut KRL, dan kemudian ganti ke TransJakarta di Jakarta.
baca juga: Sopir Truk di Bekasi Kibarkan Bendera One Piace Ekonomi Lagi Pasang Surut
Menurut Surya, warga Harapan Indah, dirinya menghabiskan Rp 40.000 per hari untuk transportasi ke kantornya di kawasan Sudirman.
Jika dikalikan dalam sebulan, ia bisa menghabiskan lebih dari Rp 1 juta hanya untuk transportasi saja.
“Padahal gaji saya UMR, sisanya habis untuk makan dan kos,” ujar Surya, yang bekerja sebagai staf administrasi.
Banyak penumpang mengeluhkan kepadatan di jam sibuk, terutama pada pagi dan sore hari.
Selain itu, warga juga menghadapi tantangan keterlambatan kereta dan antrean panjang di stasiun.
Biaya transportasi juga meningkat saat warga terpaksa menggunakan ojek online karena keterbatasan waktu.
Ojek online dari rumah ke stasiun saja bisa menghabiskan Rp 10.000 hingga Rp 20.000 sekali jalan, tergantung jarak dan waktu.
Hal ini memicu perbincangan tentang pentingnya integrasi dan subsidi transportasi antarwilayah Jabodetabek.
Pemerintah daerah Bekasi mengakui bahwa biaya transportasi masih menjadi salah satu keluhan utama warganya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Andri Yulianto, mengatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Tujuannya adalah mencari solusi jangka panjang yang bisa menekan biaya transportasi bagi para komuter.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah penambahan subsidi tarif untuk pengguna transportasi umum yang berdomisili di wilayah penyangga Jakarta.
